Senat Akademik UGM menghadiri Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-Badan Hukum (MSA PTN-BH) se-Indonesia pada 19-21 Juni 2025. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai tuan rumah mengadakan kegiatan tersebut di Ballroom Hotel Ciputra World Surabaya. Sidang paripurna yang dihadiri oleh 170 delegasi dari 24 PTN-Badan Hukum se-Indonesia tersebut berfokus pada upaya pengkajian ulang sistem penerimaan mahasiswa baru agar selaras dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah.
Diskusi dengan tema “Mengkaji Ulang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Sinkronisasi dengan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah” ini menyoroti setidaknya tiga hal berikut: 1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH; 2) Sistem penjurusan di SMA/SMK; 3) Problematika sistem penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami mekanisme dan kebijakan sistem penerimaan baru di PTN-BH, mengkaji keterkaitan sistem penjurusan di SMA/SMK dengan seleksi masuk PTN-BH, mengidentifikasi problematika dan tantangan yang muncul dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru.
Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A. selaku ketua Senat Akademik Unesa memaparkan bahwa ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan komprehensif sehingga sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH dan sistem pendidikan dasar hingga menengah semakin ada penguatan, adil, transparan, dan akuntabel. Ketua MSA PTN-BH, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinkronisasi sistem pendidikan lintas jenjang sebagai fondasi masa depan bangsa. Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendidikan dasar dan menengah yang menjadi titik awal pembentukan kompetensi calon mahasiswa.
Berbagai pemangku kepentingan hadir sebagai narasumber dalam sidang paripurna ini. Mulai dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. memberikan paparan terkait kebijakan Kemendikdasmen tentang tes kemampuan akademik dan sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian, Staf Khusus Menteri bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D. menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait sistem penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D. bersama Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T. turut menyoroti pentingnya sinkronisasi data penerimaan mahasiswa baru dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Pembahasan turut diperkaya oleh paparan Ketua Senat Akademik ITB, Prof. Edy Tri Baskoro, Ph.D., serta Ketua Senat Akademik ITS, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc., yang memetakan sinkronisasi sistem pendidikan dasar dan menengah dengan sistem pendidikan tinggi.
Sidang paripurna yang dijalankan selama tiga hari ini, memastikan bahwa seluruh delegasi terlibat dalam kajian mendalam yang menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Forum ini menilai perlunya perguruan tinggi menyusun program mitigasi kesenjangan kompetensi secara lebih komprehensif berdasarkan analisis kebutuhan spesifik pada masing-masing program studi. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan sekolah menengah untuk menyelaraskan ekspektasi akademik serta menyusun strategi mempersiapkan siswa.
Di sisi lain, Kemendiktisaintek dinilai perlu melakukan reformasi pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan mengintegrasikan tes bidang ilmu spesifik, mempertahankan tes potensi skolastik, serta meningkatkan pengawasan berbasis teknologi. Evaluasi proporsi jalur seleksi seperti SNBP, SNBT, dan jalur mandiri juga dipandang penting, termasuk pembangunan sistem informasi terintegrasi lintas jenjang pendidikan. Sementara itu, Kemendikdasmen diharapkan dapat melakukan revitalisasi kurikulum SMA, mempertimbangkan kembali sistem pendidikan dengan mata pelajaran fondasi wajib, memperkuat tes kompetensi akademik sebagai validator nilai rapor, serta meningkatkan akuntabilitas penilaian melalui standardisasi nasional.
Melalui sidang paripurna ini, MSA PTN-BH menegaskan komitmen PTN-BH untuk berkontribusi pada pembangunan sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan.
Red: Rofiatul Azizah